Sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami mati listrik massal pada Minggu (4/8) siang. Insiden ini berdampak pada 21 juta pengguna listrik di DKI Jakarta, Banten, sebagian Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Setelah dikalkulasi, PT PLN (Persero) mengalami kerugian sekitar Rp 90 miliar rupiah akibat mati listrik ini. Ketua DPR Bambang Soesatyo pun meminta Menteri BUMN Rini Soemarno bertanggung jawab.
“Menurut saya, dalam kasus ini yang harus bertanggung jawab dan kita minta adalah Menteri BUMN untuk segera melakukan revitalisasi dan berbagai perbaikan di tubuh PLN,” kata Bamsoet di Senayan, Jakarta, Senin (5/8).
Tuntutan pertanggungjawaban pejabat soal urusan kelistrikan rupanya tak hanya terjadi di Indonesia. Di beberapa negara di dunia, sejumlah pejabat bahkan harus menanggalkan jabatannya karena terjadi mati listrik di negaranya. Siapa saja mereka?
Navigasi konten
Menteri Ekonomi Taiwan
Pada 15 Agustus 2017 sebanyak 668.000 bangunan perumahan, perkantoran hingga pusat perbelanjaan di Taiwan terdampak mati listrik selama 5 jam. Hal ini terjadi karena enam unit generator di Gardu Datan di Taoyuan, wilayah bagian selatan Taipei padam.
Berdasarkan hasil investigasi, mati listrik terjadi karena adanya kelalaian operasional pada saat memasok gas alam ke salah satu pembangkit listrik di Taiwan. Merasa bertanggung jawab atas kejadian tersebut di hari yang sama mati listrik terjadi, Lee Chih-kung, Menteri Ekonomi Taiwan saat itu, mengumumkan pengunduran diri.
Menteri Ekonomi Korea Selatan
Menteri Ekonomi Korea Selatan Choi Joong-kyung mundur untuk bertanggung jawab atas pemadaman listrik bergilir yang tidak terjadwal pada 15 September 2011. Hal itu membuat proses produksi di industri Korsel terhenti, orang-orang terjebak di lift, hingga kacaunya lalu lintas.
Pemadaman listrik itu dilakukan selama 5 jam dan digilir selama masing-masing 30 menit di berbagai wilayah. Berdasarkan catatatan WSJ, mati listrik ini berdampak pada 2 juta pengguna listrik di Korsel
Audit internal Kementerian Ekonomi Korsel menunjukkan pemadaman listrik dipicu oleh permintaan daya akibat suhu yang meningkat di atas rata-rata. Hal itu membuat konsumsi listrik jauh di atas proyeksi pemerintah, sehingga mereka terpaksa melakukan pemadaman bergilir.
Menteri Urusan Kelistrikan Venezuela
Pada 7 Maret 2019 lalu, insiden mati listrik di Venezuela terjadi selama lima hari. Akibatnya negara tersebut gelap gulita, pasokan air bersih dan makanan pun terhambat.
Pemerintahan Nicholas Maduro sempat menuding Amerika Serikat bertanggung jawab atas mati listrik di Venezuela. Negara adidaya di Benua Amerika itu dituding mengganggu fasilitas bendungan Guri yang menyuplai sekitar 80 persen daya listrik Venezuela.
Dalam pidatonya di televisi pemerintah, Maduro kemudian tampil menunjuk Igor Gavidia sebagai Menteri Urusan Kelistrikan yang baru pada 1 April 2019. Igor ditunjuk menggantikan Menteri Urusan Kelistrikan Luis Motta.
Perdana Menteri Madagaskar
Pemerintahan Madagaskar tak mampu memenuhi hak listrik ke masyarakat. Menurut laporan AFP, tahun 2015 lalu, hanya 15 persen wilayah di Madagaskar yang teraliri listrik dan terus mengalami pemadaman berkala.
Pemerintahan Madagaskar yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Roger Kolo mesti bubar. Pengunduran Kolo pada 13 Januari 2015 telah diterima oleh Presiden Hery Rajaonarimampianina.
Alasan spesifik pengunduran Kolo tak disebutkan. Namun menurut analis, pemerintahan Kolo dianggap tak mampu menyelesaikan urusan kelistrikan di negara tersebut.
“Pengunduran diri ini perlu dilakukan karena masyarakat merasa tak puas. Orang-orang jadi menyalahkan janji presiden pada masalah sosial, salah satunya, masalah pemadaman listrik,” ujar pengamat politik Madagaskar Harotsilavo Rakotoson kepada Reuters.
Bahkan, Menteri Energi Madagaskar Richard Fihenena sudah dipecat dua bulan sebelum pengunduran diri PM Madagaskar ini. Ia dibebastugaskan karena tak mampu mengatasi urusan pemadaman listrik di negaranya.
Itulah deretan pejabat negara di dunia yang mengundurkan diri bahkan di pecat dari jabatannya karena tidak bertanggung jawab atas jabatannya.
Bagaimana menurut kalian ? Layak kah Menteri BUMN Indonesia juga harus memundurkan diri atau malah harus di pecat ? Berikan tanggapan kalian di bawah ini ya !
